Kepastian Implemetasi Kebijakan Kepemilikan Properti oleh Orang Asing

 Sumber Photo : foto.bisnis.com/view/20161101/

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. Namun, pengembang belum merasakan dampak yang signifikan dari peraturan tersebut.

Pengembang menduga, persepsi mengenai hak pakai yang lebih rendah dari pada Hak Guna Bangunan (HGB), sehingga tidak dapat digunakan sebagai jaminan di Bank menjadi akar permasalahannya.

"Sebenarnya hak pakai sama dengan Hak Guna Bangunan (HGB). HGB berlaku maksimun 80 tahun dan hak pakai juga 80 tahun. Kalau perbankan belum menerima, ada kesalah pahaman," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasiional Sofyan A Djalil dalam diskusi "Kepastian Implemetasi Kebijakan Kepemilikan Properti oleh Orang Asing," oleh Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Senin (31/10), di Jakarta.

Menurut Sofyan, yang penting adalah batasan harga properti yang boleh di beli orang asing sebagai kendali. Misalnya, untuk rumah tapak di wilayah DKI Jakarta yang berharga Rp. 10 miliar ke atas dan hunian vertikal seharga Rp. 3 Miliar ke atas.

Ketua Umun Dewan Pengurus Pusat REI Eddy Hussy menilai, selain persepsi tentang hak pakai, ada hal lain yang membuat PP Nomor 103/2015 tersebut berdampak signifikan, yakni soal kejelasan izin tinggal bagi orang asing.

"Pemerintah sudah mengeluarkan aturan bagus, tetapi banyak pihak belum melaksankan. Maka, kita perlu menyamakan persepsi sehingga aturan tersebut dapat diimplementasikan" kata Eddy.

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Friement FS Aruan mengatakan, PP No. 103/2015 menyebutkan syarat orang asing memiliki properti di Indonesia, yakni harus memiliki izin tinggal. Saat ini, ada 7 juta hingga 8 juta orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia.


Sumber : Harian Kompas Selasa, 1 November 2016 Hal. 20

ATURAN RUMAH UNTUK ORANG ASING PP Nomor 103 Tahun 2015

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 103 TAHUN 2015 

TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. 
2. Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling. 
3. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 

Pasal 2 

1. Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai. 
2. Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwariskan. 
4. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Orang Asing, ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

1. Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
2. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. 

Pasal 4 

Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: 
a. Rumah Tunggal di atas tanah: 
        1. Hak Pakai; atau 
        2. Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas                   Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
b. Sarusun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai.

Pasal 5 

Orang Asing diberikan Hak Pakai untuk Rumah Tunggal pembelian baru dan Hak Milik atas Sarusun di atas Hak Pakai untuk Sarusun pembelian unit baru. 

Pasal 6 

1. Rumah Tunggal yang diberikan di atas tanah Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. 
2. Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 
3. Dalam hal jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Hak Pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 7 

1. Rumah Tunggal di atas tanah Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 diberikan Hak Pakai untuk jangka waktu yang disepakati tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) tahun. 
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Hak Pakai dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. 
3. Dalam hal jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Hak Pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. 

Pasal 8 

Perpanjangan dan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sepanjang Orang Asing masih memiliki izin tinggal di Indonesia. 

Pasal 9

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dicatat dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

Pasal 10

1. Apabila Orang Asing atau ahli waris yang merupakan Orang Asing yang memiliki rumah yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi berkedudukan di Indonesia, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak atas rumah dan tanahnya tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat: a. rumah di lelang oleh Negara, dalam hal dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara; b. rumah menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dalam hal rumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf b. 
3. Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi hak dari bekas pemegang hak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Orang Asing atau ahli waris yang merupakan orang asing yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian. 

Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh Orang Asing diatur dengan peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria. 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 13 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2015 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
       
            ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Sumber : www.bpn.go.id/DesktopModules/.../DocumentDownload.ashx?portalid=0...